Koalisi Kawali Pakujembara Ambil Sikap! Adanya bencana tanah longsor terjadi di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog

Koalisi Kawali Pakujembara Ambil Sikap! Adanya bencana tanah longsor terjadi di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog

Pemalang, Gerbang Indonedia – Alih Fungsi Secara Masif Hutan Lindung di Pegunungan Muria , Kawali Pakujembara Ambil Sikap!.
Adanya bencana tanah longsor terjadi di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Minggu (27/2).

Dua orang asal Jepara yang sedang berwisata di lokasi tersebut, dilaporkan menjadi korban akibat tertimpa material longsor tersebut kemarin mejadi keprihatinan bersama. Hutan Lereng Muria sebenarnya merupakan salah satu penyangga penting bagi kelestarian lingkungan di wilayah Kudus, Jepara dan Pati.

Sepuluh tahun yang lalu, hampir 60 persen luas pegunungan Muria ini masih berupa hutan lindung. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi sektor pariwisata, tambang dan pertanian mengubah luasnya hutan itu.

Koalisi Kawali Indonesia Lestari (Kawali) wilayah Pakujembara (Pati,Kudus dan Jepara) mencatat, bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sebelum ini. Banjir dan longsor ini seharusnya menjadi tanda bagi pemerintah daerah setempat, bahwa ada kesalahan pengelolaan lingkungan yang terjadi. Namun, keinginan untuk memperbesar pendapatan daerah melalui pengembangan wisata dan pertambangan, membuat peringatan itu terabaikan.

Ketua Kawali Kudus Musbiyanto atau yang lebih akrab dipanggil Kang Bie mengatakan, kerusakan lingkungan dengan pola yang sama terjadi merata di wilayah lereng muria.

Baca juga:  Akhirnya Polres Baubau Berhasil Tangkap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Kawali Kudus mencatat, selama musim hujan hingga sekarang, sudah ada beberapa korban dari berbagai bencana akibat kesalahan pengelolaan lingkungan.
Kawali Kudus menilai, dari material banjir bandang yang terjadi sudah jelas terlihat bahwa bencana ini terkait dengan tutupan lahan. Lumpur mengalir karena minimnya pohon atau tegakan terutama di bagian hulu dan sempadan sungai.

Tidak ada yang secara efektif menahan debit air dan menahan tanah sehingga kemudian tererosi dan terbawa arus.
Memang daerah tangkapan air inilah yang sudah berubah fungsi, sekarang sedang tren apa yang disebut sebagai TWA atau Taman Wisata Alam. Dimana sebuah perusahaan bisa bekerja sama dengan pemerintah, membangun sarana wisata di hutan konservasi bahkan di di beberapa wilayah yang seharusnya berfungsi sebagai hutan lindung.

Hutan konservasi atau hutan lindung kenapa bisa dijadikan sarana wisata? Dimana sepuluh persen wilayahnya bisa dibangun secara pemanen. Jadi pasti, semua itu akan memberikan pengaruh pada bencana ini,” kata Kang Bie Kawali Kudus.

Sementara Ketua Kawali Jepara, Tri Hutomo kepada media menceritakan, Kab. Jepara pernah mengalami bencana banjir bandang di Donorojo, tanah longsor di wilayah Kecamatan Keling, Kembang dan Batealit. Sungai-sungai yang berhulu di gunung-gunung lereng muria, di mana hutan sudah rusak dan tanah tidak mampu lagi menahan air.
Secara khusus, Kawali Jepara menyoroti alih fungsi hutan lindung Perhutani dari kawasan itu. Menurut Tri, hutan lindung sudah jelas fungsinya yaitu memberikan perlindungan, terutama dari ancaman bencana semacam ini.

Baca juga:  PTK & Pelindo Jalin Sinergi Perkuat Layanan Jasa Marine Nasional

Kita lihat sekarang yang tersisa di wilayah pegunungan Muria hanya hutan di wilayah Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) . Kemana hutan lindung Perhutani? Jika kita lihat lebih dekat, kawasan yang semestinya menjadi hutan lindung kini sudah berkurang menjadi tempat wisata,” kata Tri ketika dihubungi,

Kawali Jepara juga menilai, pengembangan wisata alam harus dilakukan dengan mengedepankan kelestarian alam itu sendiri. Pemerintah juga tidak boleh membiarkan terus terjadinya alih fungsi lahan secara masif dan pembangunan wisata yang merusak lingkungan. Tidak kalah penting, adalah mengembalikan keberadaan hutan lindung di kawasan itu.

Kawali Jepara, kepada media mengatakan, bencana di Wilayah Pati, Kudus dan Jepara tidak terlepas dari pelanggaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
Rencana ini disusun oleh pemerintah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengembangan wilayah. Sayangnya, pemerintah jugalah yang biasanya melakukan pelanggaran. Sementara lembaga yang semestinya mengawasi pelaksanaannya, seperti Dinas Lingkungan Hidup, tidak cukup mampu menegakkan aturan.

Baca juga:  PLTGU Jawa-1 berhasil Lakukan First Fire Unit 1

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Pati, Kudus dan Jepara harus menyesuaikan dengan kebijakan regulasi. Kemudian, keputusan ini juga harus disinkronkan dengan para pemegang kawasan yang ada di sana. Contohnya Perum Perhutani, apakah mereka juga mengikuti atau mengacu RTRW ini, baik untuk wilayah yang berada di Pegunungan Muria secara umum,” kata Tri Hutomo.

Aktivis lingkungan Kawali Pati, Kudus dan Jepara (Pakujembara) sepakat, kesalahan pengelolaan alam di Pegunungan Muria memberikan sumbangan terhadap bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di wilayah setempat. Pembenahan harus dilakukan menyeluruh, khususnya di kawasan hulu sebagai area resapan penangkap air.
Sektor pariwisata yang mengubah kawasan konservasi atau hutan lindung menjadi tempat wisata, hotel dan sarana penunjang wisata lain yang dibangun permanen harus memahami, bahwa jika lingkungan telah rusak, akan mengurangi daerah resapan penangkap air, jika hujan akan terjadi bencana banjir dan longsor, dan ketika musim kemarau akan terjadi kekeringan berkepanjangan, Pungkas Hutomo.
(Eko B Art)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *