Depok | Gerbang Indonesia – Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang pertama tahun 2023, dilakukan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Walikota Depok Tahun 2022. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok serta tamu undangan dari beberapa instansi pemerintah daerah di wilayah Kota Depok.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPRD Kota Depok menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun 2022, yang diikuti oleh penyampaian LKPJ Pemerintah Kota Depok oleh Wakil Walikota Kota Depok Imam Budi Hartono.
Wakil Walikota menyampaikan LKPJ Kota Depok yang berisi tentang hasil kinerja dan penggunaan anggaran selama satu tahun. Pencapaian kinerja makro pembangunan Kota Depok tahun 2022 adalah persentasi penduduk miskin yang turun dari 2,58% menjadi 2,53%, dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok juga mengalami penurunan sebesar 1,94% dari tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Depok untuk menurunkan angka pengangguran melalui program penciptaan wirausaha baru dan program-program tenaga kerja telah menghasilkan hasil yang signifikan.
Selain itu, pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok mencapai 81,86%, yang merupakan IPM tertinggi ke-3 di Jawa Barat. Namun, terdapat ketimpangan IPM antara kecamatan yang perlu mendapat intervensi lebih lanjut. Terdapat empat kecamatan di Kota Depok yang memiliki IPM di bawah 80, yaitu Cipayung, Tapos, Sawangan, dan Bojongsari.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tumbuh sebesar 5,24%, lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional. Terdapat tiga hal penyebab hal ini, yaitu sektor pertanian yang merupakan sektor dominan, industri dan pengolahan, serta adanya peralihan dari belanja offline ke belanja online yang berpengaruh terhadap kontribusi sektor perdagangan yang merupakan salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi di Kota Depok.(NW)