Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Sampaikan Paparan Anggaran Dalam Rapat Musrenbang Kecamatan Taman Tahun 2024

Anggota DPRD Kabupaten Pemalang Sampaikan Paparan Anggaran Dalam Rapat Musrenbang Kecamatan Taman Tahun 2024

Pemalang | Gerbang Indonesia – Saat ini forum yang sedang berlangsung sangat luar biasa. Dewan yang hadir juga semuanya transparan dalam menyampaikan materi musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), kita mendengar tadi dari awal yang dimulai dari Bappeda juga tadi sudah tersampaikan semua dalam kinerja perhari dan pertahunnya. Nampak juga ada beberapa perubahan dan termasuk tahun 2022 kemarin. Dan selanjutnya nanti kita perlu rakor lagi untuk mengoreksi lagi dari beberapa hal yang sudah kita sampaikan, tapi kenapa belum bisa direalisasikan. Hal itu disampaikan H. Noor Rosyadi, SE, MM Ketua Komisi C DPRD kabupaten Pemalang, Fraksi PKB dari Dapil 2 Taman dalam Pemaparan rapat Musrenbang kecamatan Taman tahun 2024.

Lebih lanjut H. Noor Rosyadi menambahkan, perlu kita ketahui bersama bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Pemalang masih rendah di nomor dua dari bawah.

Dan perlu saya ingatkan :
-1. Bahwa masyarakat Pemalang itu menurut data masih bodoh bodoh, karena anak sekolah rata-rata sekolahnya SD, pointnya 6.3 (artinya belum lulus kelas satu SMP), belum bisa dikatakan memenuhi pendidikan dasar 9 tahun.
-2. Kesehatan juga lemah lemah, kalau dilihat dari umur, masa hidup orang Pemalang itu umurnya rata rata hanya 69 tahun, coba lihat di Singapura rata-rata 80 tahun, Amerika juga 80 tahun dan di Indonesia rata rata 72 tahun, tapi Pemalang justru rata rata hanya sampai 69 tahun saja, kalaupu ada yang lebih, itu pengecualian.
Selanjutnya saya cek kerumah sakit, ternyata bayi meninggal angkanya masih sangat tinggi (untuk 1000 angka kelahiran itu persentase kematiannya masih tinggi), Ibu melahirkan yang meninggal juga angkanya masih tinggi.
-3. Kita masih termasuk dalam lima kabupaten yang miskin ekstrem.

Baca juga:  Puncak Peringatan HUT Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-77 di Desa Susukan Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Berangkat dari tiga hal diatas mudah-mudahan berkahnya tetap ada.
Karena poin poin itu muncul, infonya akan ada kucuran dana dari pusat untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pemalang sebesar Rp 30 milyard.

Kita lihat dari potensi dalam beberapa kali Musrembang, kenapa usulannya banyak, dan memang hal itu sangat diperlukan, tapi realisasinya sedikit, mungkin karena anggarannya tidak ada.

Dan kita harus percaya pada Bappeda kabupaten Pemalang sebagai perencana kegiatan, dalam hal ini harus disiplin terhadap rencananya.

Karena kemarin sempat sampai 11 kali RPJMD itu ditolak, dasar anggarannya tidak sesuai, jadi harus di kembalikan lagi, dan termasuk Orientasi pada visi misi Bupati.

Pemalang infrastrukturnya masih belum memadahi, sehingga di tahun 2024 nanti perlu mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar, maka kita bersepakat di tahun 2023 ini, ayo…kita perbanyak programnya pada sektor infrastruktur.

Baca juga:  DPRD Kabupaten Pemalang Membuka Informasi Isu Setrategis Program Agamis Dan Ngangeni Dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Kita lihat di 2021, dari anggaran belanja 2,5 triliun, untuk infrastruktur jalan irigasi hanya 60 milyard, tahun 2022 ini malah hanya 58 milyard dari besarnya anggaran 69 milyard untuk perbaikan jalan, padahal suara yang ada dari masyarakat tentang keinginan perbaikan jalan, tapi kenapa malah menyisakan anggaran 11 miliar ditahun 2022.
Pada realisasi APBD Kabupaten Pemalang tahun 2022 terdapat sisa sekitar Rp 184 milyard yang tidak dapat di realisasikan dari rencana anggaran belanja sekitar Rp 2,7 trilyun, diantaranya dari anggaran insfrastruktur, belanja pegawai dan lainnya.

Maka dari itu saya simpati dengan PLT Bupati yang sekarang, langsung eksekusi, eksekusi dan eksekusi, kemarin saya sudah dengar beliau menyampaikan bahwa yang perlu dilelang langsung saja dilelang dan langsung di jelaskan alasannya tidak usah alasan terlambat tender, telat tender dan lain sebagainya.

Memang keuangan kita lemah, jadi kemudian dari total belanja daerah 2,7 triliun sebetulnya uang PAD kita hanya 350 miliar sampai 400 miliar paling banter, dan sisanya kita minta ke Pusat 2 triliun, minta Provinsi 180 milyard dari bagi hasil dan lain sebagainya.

Dan perlu diketahui bersama bahwa APBD itu Politis, APBD itu tumpeng, jadi apapun akhirnya semua politis, kalau mendesak sekalian harus menggunakan silaturahmi, buktinya salah satu Dewan tadi menyebutkan untuk mendapatkannya ya.. Silaturahmi, sebab silaturahmi itu penting.
Kita sebagai Dewan tidak alergi dengan komunikasi, jadi untuk Kades dan Lurah begitu ada kesempatan telephone saja, silaturahmi saja untuk menyampaikan rencana pembangunanya, artinya kalau ada komunikasi, arah pembangunannyakan jelas.

Baca juga:  Baubau Masuk Zona Kuning, 68 Orang Positif Covid dan Satu Meninggal Dunia

Karena kita dewan untuk urusan dana pokir seratus, dua ratus juta hingga lebih bisa… sehingga komunikasi antar kades/ kelurahan dengan dewan itu penting.

Namun yang pasti semua dana Pokir ada skala prioritas, dibagi dengan cara apapun ada skala prioritasnya.

Saya wakil dari Taman, tinggal di Taman, sekalipun kalau dibagi bagi di 21 desa pasti semua kebagian, karena Muslimat, Fatayat banyak Ranting NU juga ada semua, kalau dibagi rata 10 Juta semua pasti dapat.

Dan karena kesempatan kita bertemu dalam bulan ini, saya rasa ini momentnya tepat, Februari dan Maret kita mau reses, kemudian di bulan Mei sudah dikunci.
Jadi saya mohon Pak Camat dari usulan Pokir untuk rencana dari semua Kades dan Lurah dicatat dan disampaikan saja untuk pembangunan dan kemajuan bersama di dapil dua kecamatan Taman. Pungkas H. Noor Rosyadi, SE, MM dalam Pemaparan acara rapat Musrenbang tahun 2024 yang berlangsung di Pendopo kecamatan Taman kabupaten Pemalang. Selasa 7 Februari 2023. (Eko B Art)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *