Statemen Program Vaksinasi dari Ketua Satgas Covid DPRD Kabupaten Pemalang

Statemen Program Vaksinasi dari Ketua Satgas Covid DPRD Kabupaten Pemalang

Reporter: Eko B Art

Pemalang | Gerbang Indonesia – Perjalanan kegiatan vaksinasi massal di daerah Kabupaten Pemalang terus bergulir, untuk mencapai upaya keberhasilan target pencapaian vaksinasi untuk masyarakat secara keseluruhan.

Kami dari media Gerbang Indonesia menemui beliau dikediamannya, adalah Fahmi Hakim selaku Ketua DPC PPP Pemalang sekaligus Ketua Satgas Covid DPRD Kabupaten Pemalang.

Ketika kami mengkonfirmasi perolehan persentase angka relevan dari kegiatan vaksinasi massal di sebagian wilayah Kabupaten Pemalang, beliau memaparkan, bahwa perhitungan persentase vaksin itu adalah mengikuti jumlah penduduk, persentase dihitung dari besaran jumlah penduduk dari banyaknya vaksin yang dipakai dibagi total jumlah penduduk dikali persentase maka hasilnya sesuai dengan besaran jumlah penduduk yang tervaksin sesuai persentase. Hasil perolehan jumlah vaksin biasanya sesuai daerah yang jumlah penduduknya besar dengan yang kecil persentasenya juga sama dan itupun ketika menghitung jumlah vaksin terbagi dari skala logisnya, bukan karena faktor apapun pengaruh jumlah tetap saja persentase sama, itu semua bila ini menggunakan rumus perhitungan,” terangnya Bang Fahmi.

Baca juga:  Sebanyak 600 Penari Pemalang Dari Berbagai Sanggar Dan Sekolah, Tampil Bareng Dalam Peringatan Hari Tari Dunia Tahun 2023

Kebetulan saya adalah ketua Satgas DPRD Pemalang. Jadi sisa besaran jumlah penduduk yang belum tervaksin, hari ini tinggal mendorong sisanya. Bagi sebagian masyarakat, konteks vaksin masih dianggap momok, dan ada yang tidak mau divaksin karena alasan takut dan lain sebagainya .

Namun demikian sebagai pemerintah daerah sekaligus sebagai eksekutor dari perwakilan dari pemerintah pusat, untuk percepatan vaksin harus tetap dilaksanakan. Buktinya apa? Tenaga kesehatan disiapkan, stock vaksin disiapkan dan mohon maaf dana dari pemerintah juga disiapkan. Jadi program vaksinasi ini adalah targetnya pencapaian. Bila ada kondisi dimana sebagian Desa dengan keberadaan jumlah penduduknya banyak, dan perolehan persentasenya juga banyak, dan di komparasi dengan sebagian Desa dengan keberadaan penduduknya yang sedikit dan perolehan persentasenya juga sedikit, disitu timbul persoalan, tentunya harus dilihat dari:

Baca juga:  Dalam Audiensi FKPPI Sulut di sambut Wadan Lantamal Vlll di Lobi Mako Lantamal Vlll Manado

1. Psychologist masyarakatnya.
2. Latar Belakang masyarakatnya.
3. Pola soslisasi dari pemerintah Desanya.

Jadi disitu ada hal yang pasti berbeda, ketika perbedaan pencapaian besar harus dilihat dari banyaknya usia yang menjadi target vaksinasi, mungkin di daerah lain angka persentasenya tinggi bisa karena sosialisasi dari pemdesya juga tinggi, tentunya hasil persentasenya juga tinggi.

Pada kondisi Desa yang usia wajib vaksinnya rendah dan hasil persentasenya juga rendah, bisa dikarenakan stok awal vaksinasi, tidak tercapai target dan ada sisa stock , ditambah setok vaksin selanjutnya pasokan vaksin tidak habis ada sisa tentu untuk keberhasilan persentase perolehan vaksinya juga rendah. Tidak aprove target tambah lagi tidak aprove lagi akhirnya persentasenya tertinggal dan tidak selesai target. Pasokan pertama belum selesai, sambung lagi tidak selesai lagi.

Baca juga:  DPC AWPI Pemalang menggelar Talk Show "Peran Diskominfo Dan Media Online Sebagai Penyeimbang Kondusifitas Daerah"

Dan bila suatu Desa, target usia vaksinasi rendah dan juga pola sosialisasi perangkat pemdesnya rendah maka hasil persentase Vaksinnya juga bisa rendah,” sambung Bang Fahmi.

Untuk menyamakan presepsi bagaimana vaksin ini harus dan tuntas, yang paling penting adalah mengubah pola pikir masyarakat agar mau ber vaksin? VAKSIN ITU AMAN, sekali lagi vaksin itu aman dalam rangka menjaga kestabilitasan kesehatan nasional dan kestabilitasan ekonomi. Untuk bisa sampai selesai target program kegiatan vaksinasi nasional, tentunya dan hal ini pastinya butuh kerjasama antara semua pihak, perlu dipahami Vaknsinasi itu bukan tugas pemerintah semata, vaksin adalah kewajiban bersama seluruh masyarakat dalam rangka menghilangkan covid di Indonesia untuk menciptakan herd imunity dalam rangka kestabilan ekonomi. Pungkas Bang Fahmi dalam wawancara dengan kami. (Eko B Art).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *