Reporter: Eko B Art
Pemalang | Gerbang Indonesia – Dalam sesi wawancara dengan kami awak media Gerbang Indonesia, Budi Sudiarto selaku Waketum 1 DPP AWPI (Wakil Ketua Umum Satu, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia) menanggapi tentang ramainya pemberitaan tersebut. Minggu 26 Desember 2021.
Beliau menuturkan: Bahwa dengan adanya pemberitaan Boikot tersebut yang sudah banyak beredar, menurut saya ini sebuah ancaman dari seorang ketua DPRD untuk memboikot Pemerintahan Daerah yang sah, dan menurut pandangan saya, hal ini kurang pas, jadi ketua DPRD ini terkesan terlalu Arogan. Sambung Pak Budi.
Saya tidak akan bicara memihak antara Pemerintah Daerah maupun DPRD, tapi sebagai orang masyarakat awam saya hanya bisa menilai, ini berarti saat ini situasi ini tidak ada harmonisasi, sekali lagi tidak ada harmonisasi antara ketua DPR dan Bupati, karena hal ini, kalau kita bicara DPR, sekali lagi kalau kita bicara DPR semuanya kan ada 50 anggota, itu artinya hal ini Kok munculnya dari pribadi ketua DPR, dan kemungkinan juga Pemerintah Daerah, tapi pribadi Pak Agung sebagai Bupati.
Permasalahannya dimana? kita juga tidak tahu dan sekali lagi kita juga tidak tahu permasalahan ini, Tapi kelihatannya ini ada satu gerakan atau ada pihak-pihak yang sengaja membuat dan membikin gaduh.
Hal tersebut itu, tentang statemen dari ketua DPRD, Ya wajar lah, itu cuman saya perlu mempertanyakan statemen dia itu berdasarkan pribadi atau berdasarkan dia sebagai ketua DPR yang membawahi 49 anggota.
Jadi jangan salah menilai di sini, artinya ini statemen pribadi atau secara institusi, karena ini tidak bagus dilihat oleh masyarakat. Ini adalah contoh arogansi kekuasaan, jadi seolah-olah bahwa “Kami ini wakil rakyat” kami ini yang menyetujui semua program pemerintah, Jadi kalau pemerintah nggak mau ngikutin aturan kami, ya kami boikot ,ini kan enggak bener?
Karena di dalam sistem Pemerintahan tidak begitu, kan seharusnya ada yang namanya dialog dan dimusyawarahkan, jadi tidak harus muncul statemen di media dengan keras, dengan lantang dan menunjukkan ketidakcocokan antara DPR dan Pemerintah Daerah, saya menyayangkan saja dengan hal ini.
Kalau bisa, sudah lah dari pihak DPR dan Pemerintah Daerah saling berkunjung saja, tidak perlu ada hal statemen yang keluar, sampai dibaca oleh masyarakat, kalau menurut saya malu maluin saja, dan dari banyak berita yang sudah banyak beredar, kelihatannya dari pihak DPR itu memaksakan ada pilihan seorang untuk menduduki suatu jabatan menjadi Sekwan, dan seseorang yang dijagokan oleh DPR ini yang tidak lolos dalam seleksi, artinya kalau sudah tidak lolos Kenapa harus dipaksakan, sebetulnya tidak boleh begitu, hal ini akan memberikan preseden yang buruk dan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Jadi…? untuk apa sekarang kita dalam era Demokrasi malah akhirnya ujung ujungnya saling memaksakan diri.
Harapan saya kepada semua pihak maupun dari DPRD ataupun baik dari Pemerintah Daerah, kalau bisa diadakan pertemuan, dibahas dengan Elok, dengan elegan, dengan Apik dan saling menghargai, dan legowo bisa menerima dengan ikhlas apapun keputusannya, jadi tidak harus dengan mengancam begini, tentunya ini tidak bagus, jadi seolah-olah ini praktik praktik arogansi kekuasaan, dan ini harus di hentikan.
Sekali lagi saya hanya bisa memberikan saran, silahkanlah untuk duduk bareng saja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
Sebetulnya ini masalah kecil, masa hanya untuk menentukan seorang Sekwan, DPRD sampai segitunya, sampai kearah memboikot segala macam, saya rasa itu kekanak kanakan.
Saya sebagai wakil ketua umum DPP AWPI dan Kebetulan saya tinggalnya di Pemalang, jadi saya bisa langsung memonitor langsung dan berkomunikasi dengan DPC AWPI Pemalang, dengan Ketua yang baru dilantik setelah Musyawarah Cabang Kemarin belum lama ini. Pungkas Pak Budi dalam sesi wawancara singkat dengan kami media Gerbang Indonesia. (Eko B Art)