Wakil Ketua MPR RI dan PLT Bupati Pemalang Laksanakan Acara Silaturahmi Bersama Wartawan Liputan Pemalang

Wakil Ketua MPR RI dan PLT Bupati Pemalang Laksanakan Acara Silaturahmi Bersama Wartawan Liputan Pemalang

Pemalang | Gerbang Indonesia – Wakil Ketua MPR RI H. Arsul Sani (Anggota Fraksi PPP DPR RI Dapil Jateng X) dan PLT Bupati Pemalang Mansur Hidayat S.T melaksanakan kegiatan acara “Silaturahmi Bersama Wartawan Liputan Pemalang”. Acara digelar di gedung Sasana Bhakti Praja Pemalang. Sabtu 24 Desember 2022.

Acara kegiatan juga dihadiri PJ sekda Pemalag Moh Sidik, PLT Diskominfo Joko Ngatmo, Kepala Bakesbangpol Bambang Haryono, Kasatpol PP Raharjo, Ketua DPC PPP Pemalang Fahmi Hakim dan juga tamu undangan dari segenap Wartawan Cetak dan Online kabupaten Pemalang.

Dalam kesempatan tersebut Arsul Sani menyampaikan, Selamat Natal dan tahun baru kepada saudara-saudara kita umat Nasrani, umat Kristiani yang malam ini merayakan Natal. Mudah-mudahan Natal di seluruh Indonesia dan di Pemalang ini bisa menjadi Natal yang penuh sukacita bagi yang merayakannya.

Para wartawan, para pekerja media yang saya hormati, meskipun mungkin sekali waktu dan beberapa kali kita sering ketemu, tapi Saya rasa kita belum pernah berkumpul seperti ini, mumpung saya masih jadi anggota DPR RI dan kira-kira selesai sampai tanggal 30 September 2024 yang mesti ada program program yang sekiranya bisa kita lakukan bersama-sama.

Baca juga:  Plt Bupati Pemalang Membuka Acara Kegiatan Manasik Haji Tingkat Kabupaten di Gedung Serba Guna Kabupaten Pemalang

Program program terkait, seperti peningkatan kapasitas/capasitor filed.
Komunikasi ini pernah atau sering saya lakukan dengan teman-teman di pressroom DPR MPR RI paling tidak ada 12 program, disamping tentu yang resmi dari institusi selain lembaga DPR maupun MPR.

Acara malam ini adalah bagian dari kegiatan reses akhir tahun yang harus saya laksanakan, dimulai dari siang tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak PLT Bupati, Kami bertemu dengan teman-teman/ saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai Nelayan dan mendengarkan langsung apa yang mereka perlukan sebagai dukungan.
Karena saya sebagai wakil mereka untuk Pemalang, maka saya sampaikan memang di Pemalang ini belum banyak tersentuh, untuk urusan yang di area pantai utara.
Dulu waktu dimulainya hingga berjalannya program pembangunan tanggul atau folder, tapi dengan berjalannya waktu kemudian ada beberapa sejumlah permasalahan terkait dengan tanggul tersebut saya juga ikut memperjuangkan.

Baca juga:  5 masjid terbaik di kota Depok kreatif

Kemudian yang terakhir untuk Kota Pekalongan itu mendapatkan proyek yang besar yakni Pelabuhan Onshore, itu tujuannya memang untuk menghidupkan kembali Kota Pekalongan sebagai Kota perikanan.

Setelah kami bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi dari warga Pemalang, kami langsung berkomunikasi via wa dengan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, dan ternyata Menteri KP berjanji akan turun datang ke sini melihat kondisi yang ada di Pemalang. Artinya bahwa Pak Menteri kelautan dan perikanan ditunggu Nelayan Pemalang.

Pemalang mempunyai panjang garis pantai terpanjang kedua setelah Rembang, di Pemalang garis pantainya sepanjang 37 Km.

Kalau saya lihat dari desain pembangunannya atau apa lokasi pembangunannya bahwa ke depan untuk kabupaten Batang itu akan dijadikan kawasan industri industri yang berat, maka di Pemalang ini memang di desain untuk menjadi “Kawasan Industri Pendukung” tanpa mengabaikan terhadap kegiatan industri maupun masyarakat yang sudah ada, khususnya perikanan dan Nelayan ini terus kita dorong dan tentunya teman-teman dari Media juga harus ikut mendorong melalui pemberitaan agar bisa disuarakan, karena hal itu juga diperlukan.

Baca juga:  Pembentukan "AWAS" Aliansi Wartawan Selatan di Era Demokrasi Kabupaten Jember

Dan untuk persoalan persoalan dan segala macamnya seperti persoalan banjir Rob, memang di luar kapasitas Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Untuk bisa menanggulanginya kita mengacu seperti di Kota Pekalongan, seperti pengerukan dari bibir pantai sampai berapa jarak tertentu ke darat.

Karena terkait hal itu Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya punya kewenangan pada jarak tertentu, dan selanjutnya jarak tertentu dari bibir pantai sudah menjadi kewenangan dari Kementerian PUPR.
Saya kira teman-teman Media perlu menyuarakan terus menerus, supaya hal ini bisa menjadi perhatian khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian PUPR. Pungkas Arsul Sani. (Eko B Art)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *